Pada 7 September 2023, masyarakat Pulau Rempang, Kota Batam, Kepulauan Riau, bentrok dengan aparat keamanan. Mereka memprotes rencana pemasangan patok pembangunan Program Strategis Nasional di wilayah mereka. Mereka merasa bahwa tanah yang telah mereka diami sejak lama merupakan tanah adat, dan pemerintah tidak pernah melakukan dialog terlebih dahulu.
Bentrokan yang terjadi tersebut menambah panjang miskinnya pendekatan sosiologis terhadap rencana pembangunan yang dilakukan pemerintah. Mengutip editorial Media Indonesia pada 9 September 2023, pemerintah telah menempatkan masyarakat Pulau Rempang sebagai objek, bahkan hanya penonton dari “atraksi yang menamakan diri [sebagai] pembangunan.”Hal ini menjadi semakin ironi, ketika melihat pemerintah pusat dan daerah abai terhadap perkembangan humaniora.
Sejak beberapa tahun belakangan, pemerintah, melalui jargon “digitalisasi” dan “pembangunan hijau”, hanya menggunakan kacamata ekonomi makro semata. Padahal, kedua jargon tersebut akan lebih bermakna jika humaniora ikut dilibatkan di dalamnya.
Kondisi keterpinggiran humaniora semakin terasa jika dilihat melalui kacatama pendidikan. Banyak kalangan masyarakat memandang melanjutkan kuliah di jurusan humaniora, seperti sosiologi, antropologi, sejarah, arkeologi, serta filsafat, tidak memiliki nilai penting secara praktikal dan sulit untuk menembus dunia kerja.
Saya tidak ingin mengatakan bahwa humaniora lebih penting dari ilmu-ilmu lainnya. Yang ingin saya berikan titik berat adalah pemerintah perlu mendorong segala jenis ilmu pengetahuan, termasuk humaniora, agar dapat terlibat dalam proses pembangunan bangsa.
Meski kajian yang dihasilkan humaniora cenderung memiliki jangkauan yang terbatas dan sulit untuk menghasilkan generalisasi, penggunaan humaniora dalam pembangunan, selain dapat mengurangi potensi konflik, juga dapat menciptakan pembangunan yang lebih humanis, baik bagi pemerintah maupun masyarakat.
