Gerakan Politik ALDERA dalam Cengkeraman Rezim Despotik

Keberanian menjadi barang langka, semenjak kampus dibungkam oleh kebijakan NKK/BKK Tahun 1978. Gerakan mahasiswa tampak seperti kip zonder kop (ayam tanpa kepala)

Disadari atau tidak, beberapa buku sejarah seringkali terjebak dalam narasi klise yang sekadar mengulang peristiwa secara tekstual, tanpa melibatkan pemahaman kontekstual. Historiografi kerap hanya terfokus pada apa, siapa, kapan, dan di mana peristiwa itu terjadi, tanpa melibatkan narasi yang mampu menyentuh dinamika sosial atau psikologi kolektif yang membentuk peristiwa tersebut.

ALDERA: Potret Gerakan Politik Kaum Muda 1993-1999 hadir sebagai sebuah pengecualian, yang berani menantang narasi sejarah arustama itu. Dengan penulisan yang bergaya reportase dan dikemas sebagai feature, buku ini tidak hanya memberikan gambaran tentang proses perjalanan gerakan mahasiswa di era 90-an, tetapi juga menyelami kompleksitas perasaan, dilema, dan konflik yang dihadapi kaum muda pada saat itu. Buku ini sekaligus menjadi cermin bagaimana kaum muda menjadi motor perubahan di tengah represi Orde Baru.

Aliansi Demokrasi Rakyat (ALDERA) merupakan sebuah organisasi yang dibentuk pada 12 September 1994. Semula, ia hanya sebuah nama dari gerakan aksi yang menuntut Partai Demokrasi Indonesia (PDI) agar tidak mencalonkan kembali Soeharto sebagai Presiden. Lalu, ia bertransformasi menjadi organisasi gerakan politik.

Pada titik ini, transformasi gerakan mahasiswa terjadi, yang awalnya hanya sebatas gerakan moral, berubah menjadi gerakan politik yang mampu mengadakan perlawanan dan mengusik kekuasaan despotik Orde Baru yang cenderung represif-militeris. ALDERA turut mengambil peran sentral dalam lingkaran dinamika politik yang terus bergolak pada periode tersebut, atau dalam buku ini disebut sebagai “Oposisi Berserak” (hlm. 8).

Selain itu, seiring dengan suasana ketegangan politik yang meningkat pada periode tersebut, gerakan mahasiswa menjadi manifestasi dari kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang memengaruhi hubungan gerakan mahasiswa dan sektor-sektor lainnya. Buku ini dengan detail mencatat bagaimana gerakan mahasiswa mampu menyemai benih semangat antiotoritarianisme di Indonesia.

ALDERA dan Trikotomi Gerakan Mahasiswa

Sejarah gerakan mahasiswa di Indonesia diliputi oleh berbagai dinamika dan proses yang kompleks. Berbagai peristiwa, seperti menolak pembangunan Taman Mini, gerakan golput, pendudukan militer ke kampus-kampus, hingga munculnya kebijakan Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK) dan Badan Koordinasi Kemahasiswaan (BKK), menjadi tonggak gerakan mahasiswa hingga awal dekade 1990-an.

Ditetapkannya kebijakan NKK/BKK, yang didesain mencegah mahasiswa untuk berpolitik praktis, memicu tumbuhnya kelompok-kelompok mahasiswa yang terbagi menjadi tiga bagian, yaitu kelompok pers, kelompok studi, dan kelompok aksi—yang kemudian disebut sebagai trikotomi gerakan mahasiswa. Ketiga pola gerakan mahasiswa inilah yang membentuk karakter gerakan mahasiswa sejak akhir dekade 1980-an. Dalam trikotomi gerakan mahasiswa tersebut, ALDERA lahir dan berkembang.

Ihwal awal ALDERA bermuara dari kampanye Ketua Umum DPP PDI, Soerjadi, yang dalam kampanye pada Pemilu 1992 melontarkan wacana pembatasan masa jabatan presiden. Sebab, aturan tentang jabatan presiden tidak tercantum secara eksplisit dalam UUD 1945. Hingga kemudian menjelang Sidang Umum MPR, isu tersebut kembali menggema di kalangan mahasiswa dan akan dijadikan semacam aksi “menagih janji” kampanye Soerjadi.

Aksi tersebut dilakukan ketika PDI menyelenggarakan Rapimnas di Wisma Kopo, Bogor 12 Januari 1993. Tercatat dalam buku ini sekitar 300-an mahasiswa yang mengatasnamakan dirinya sebagai Aliansi Demokrasi Rakyat (ALDERA) menyuarakan dua tuntutan: 1) PDI mencalonkan presiden alternatif (selain Soeharto); dan 2) membuat aturan pembatasan dua periode jabatan presiden—seperti yang telah dikampanyekan oleh Soerjadi.

Pascaperistiwa tersebut, konsolidasi demi konsolidasi dilakukan oleh mahasiswa yang kemudian menghasilkan kesepakatan antara lain: 1) membentuk organisasi yang mampu mewadahi semua gerakan mahasiswa maupun pemuda; 2) merancang format baru gerakan; dan 3) merumuskan capaian target dalam bentuk program bersama. Para mahasiswa sepakat untuk menggelar kongres pada 12-13 September 1994 di Bogor, yang meresmikan ALDERA secara formal sebagai nama organisasi, dan dideklarasikan di sebuah kafe kawasan Taman Ismail Marzuki pada 26 September 1994.

Dari Gerakan Moral ke Gerakan Politik

Sejak awal dekade 1990-an, gerakan mahasiswa sudah terpecah menjadi dua bagian, yakni gerakan moral dan gerakan politik. Gerakan moral yaitu gerakan mahasiswa yang mengedepankan akademis dengan tidak bergabung kepada masyarakat. Sedangkan gerakan politik lebih kepada penyatuan antara mahasiswa dan masyarakat.

ALDERA lahir dari berbagai perlawanan yang frekuensinya terus meningkat sejak akhir dasawarsa 1980an. Orientasi gerakan ALDERA pun berubah, dari gerakan moral menjadi gerakan politik, yang mampu mengusik kejemawaan pemerintah. Hal ini didasarkan pada alasan bahwa keterlibatan ALDERA, dalam advokasi dan pembelaannya terhadap hak-hak rakyat, tidak cukup jika eskalasi gerakan hanya terbatas pada gerakan moral Diperlukan gerakan politik yang lebih berani, disiplin, dan efektif (hal. 159).

Namun, sejak terpilihnya Standarkiaa Latief sebagai sekretaris jenderal pada kongres pertama, ALDERA mengalami penyusutan gerakan. Sejak dideklarasikannya, Kiaa kerap dibuntuti oleh beberapa aparat militer saat dirinya beraktivitas di luar rumah.

Represi itu membuat ruang gerak Kiaa menjadi terganggu untuk menjalankan fungsinya selaku Sekjen ALDERA. Intimidasi oleh militer terhadap pimpinan ALDERA itu mengerucut pada penangkapan Kiaa oleh Badan Intelijen Strategis (BAIS).

Situasi ini memicu keresahan di kalangan para senior ALDERA. Pada saat itu, para aktivis ALDERA sepakat untuk menggelar pertemuan besar untuk mengganti kepemimpinan ALDERA. Tepatnya pada 4-5 Desember 1995, pertemuan besar ALDERA dilakukan dan menghasilkan keputusan seluruh peserta secara aklamasi menunjuk Pius Lustrilanang sebagai sekjen ALDERA.

Sejak itu, pertemuan besar ALDERA dicanangkan sebagai momentum mengembalikan ALDERA sebagai pelopor gerakan politik kaum muda yang fortite in re. Di bawah kepemimpinan Pius, ALDERA kembali melibatkan diri secara aktif dalam arus dinamika politik yang kuat, sekaligus menegaskan bahwa ALDERA memang bukan gerakan moral, tetapi gerakan politik—seperti yang tertulis dalam Anggaran Dasar (AD) ALDERA (hal. 176).

Senjakala ALDERA dan Memoar Perjuangan Demokrasi

Pendirian ALDERA memang diiringi dengan cita-cita terbentuknya sebuah partai kader berbasis massa dan berasa sosialisme-demokratis (sosdem). Terlebih, sejak keberhasilan ALDERA dalam menyokong pelengseran rezim Orde Baru pada 21 Mei 1998, kebijakan pemerintahan Habibie (reformasi) membuka peluang untuk berdirinya partai-partai politik baru.

Gagasan tersebut akhirnya direncanakan kembali dan dimatangkan. Beberapa anggota dari internal ALDERA mulai menyusun konsep dan AD/ART partai politik. Hasilnya, diselenggarakan pertemuan pada Juli 1998 di Villa Dramaga, Bogor.

Agenda tersebut dilakukan untuk mematangkan komitmen tentang pembentukan partai politik, dengan pembahasan mengenai draf AD/ART partai, platform organisasi, model pengorganisasian dan model kepemimpinan yang menghadirkan Tosca Santoso—selaku kader Partai Amanat Nasional (PAN)—untuk menjadi narasumber.

Namun, pada saat itu antiklimaks terjadi. Santoso justru mempresentasikan platform PAN, bukan platform partai yang sesuai dengan visi ALDERA.  Hal ini mengakibatkan Pius Lustrilanang, selaku sekjen ALDERA, terpincut untuk bergabung masuk PAN.

Keputusan Pius tersebut disambut dengan kekecewaan oleh kader-kader ALDERA. Internal ALDERA menilai bahwa energi baru yang dibawa Pius untuk menggiring mimpi ALDERA menjadi partai politik justru dengan sendirinya diaborsi olehnya yang memutuskan untuk bergabung ke PAN.

Akibatnya, ALDERA harus mengubur impiannya untuk membangun partai politik sendiri. Situasi ini membuat kader-kader ALDERA memutuskan untuk membubarkan diri. Keputusan untuk mengakhiri ALDERA pada forum tersebut berlandaskan rasionalisasi bahwa, target politik utama ALDERA adalah menggulingkan Soeharto. Setelah Soeharto tumbang, tidak ada alasan lagi bagi ALDERA untuk bertahan (hal. 281). Hingga puncaknya pada tahun 2000, melalui kongres terakhir di Gedung Pertemuan, Tasikmalaya, ALDERA secara resmi dibubarkan.

ALDERA: Potret Gerakan Politik Kaum Muda 1993-1998 merupakan rekam jejak sejarah yang menjadi saksi bagaimana keberanian dan idealisme mampu mengguncang tembok kekuasaan otoriter. Melalui pembahasan yang sistematis dan komprehensif, buku ini tak hanya menjadi sebuah catatan penting, tetapi juga cermin bagi generasi penerus agar tetap waspada terhadap potensi kemunduran demokrasi.

Dalam menggali akar gerakan ini, kita diajak untuk mempertanyakan kembali bagaimana generasi muda hari ini bisa belajar dari sejarah tersebut, mengingat tantangan politik di masa depan yang tak kalah jauh lebih pelik. Membaca buku ini dapat memperkaya perspektif kritis terhadap peran strategis mahasiswa dalam mendobrak kelaliman rezim dan kebuntuan politik.